Jalan Nasional Sidikalang–Medan Kembali Amblas, Bukti Lemahnya Pengawasan Jalan Nasional di Sumatera Utara
Dairi, Sumatera Utara – 8 Juni 2025
Kondisi Jalan Nasional Sidikalang–Medan di kawasan Hutan Lae Pondom kembali menjadi sorotan setelah sebagian badan jalan amblas sepanjang lebih dari 10 meter pada Kamis, 5 Juni 2025. Peristiwa ini bukan yang pertama, dan semakin menguatkan kritik terhadap minimnya pengawasan rutin dan penanganan serius atas infrastruktur jalan nasional di wilayah Sumatera Utara.
Badan Jalan Ambles, Akses Vital Lumpuh
Jalur yang menghubungkan Dairi dengan Medan ini merupakan satu dari sedikit akses utama penggerak distribusi logistik, hasil pertanian, dan lalu lintas masyarakat di kawasan barat Sumatera Utara. Amblasnya badan jalan menyebabkan arus lalu lintas terganggu total, dengan hanya sebagian kecil lajur yang bisa digunakan kendaraan ringan secara bergantian.
“Ini bukan peristiwa luar biasa lagi. Hampir setiap tahun titik ini bermasalah, tapi hanya ditangani secara tambal sulam,” ungkap seorang sopir lintas antar-kabupaten yang kerap melintasi rute tersebut.
Sistem Buka-Tutup & Larangan Truk Berat, Solusi Darurat yang Berulang
Menanggapi insiden tersebut, aparat kepolisian setempat memberlakukan sistem buka-tutup sementara bagi kendaraan roda dua dan empat, sementara truk dan kendaraan berat dilarang total melintas. Rute alternatif yang disiapkan tidak ideal, dengan kondisi jalan sempit, banyak tanjakan, dan minim penerangan.
Namun, solusi ini bukan solusi permanen, melainkan hanya respons sementara yang seolah menjadi pola tetap setiap kali jalan nasional mengalami kerusakan parah.
Minimnya Monitoring & Evaluasi Infrastruktur Jalan
Kondisi ini kembali memunculkan pertanyaan besar: di mana peran pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap jalan nasional di Sumatera Utara?
Jalur-jalur utama seperti Sidikalang–Medan, Pematangsiantar–Parapat, hingga lintas Barus–Pakpak Bharat kerap dilaporkan rusak berat atau amblas, namun tindakan pencegahan jangka panjang nyaris tidak terlihat.
Beberapa kritik umum yang mencuat:
Tidak adanya sensor dini atau sistem pemantauan di titik rawan longsor,
Kurangnya koordinasi antara BBPJN, BMKG, dan pemerintah daerah,
Pemeliharaan jalan lebih banyak bersifat reaktif, bukan preventif.
Cuaca Bukan Satu-satunya Faktor
Meski faktor curah hujan tinggi dan kontur tanah labil diakui berperan dalam kerusakan jalan, hal ini tidak bisa dijadikan alasan utama. Banyak pengamat menilai kerusakan infrastruktur ini sebagai buah dari perencanaan jangka panjang yang lemah, rendahnya alokasi anggaran pemeliharaan, dan pengawasan lapangan yang kurang intensif.
“Tidak bisa terus-menerus menyalahkan cuaca. Kalau daerahnya rawan longsor, seharusnya ada desain struktur jalan yang sesuai dan sistem peringatan dini. Itu fungsi negara,” ujar salah satu aktivis pengawasan anggaran publik di Medan.
Desakan untuk Evaluasi Serius Jalan Nasional di Sumut
Melihat tren kerusakan berulang, masyarakat dan pegiat infrastruktur menuntut:
Evaluasi menyeluruh jalan nasional di Sumut, terutama di zona perbukitan dan hutan,
Pemetaan titik-titik kritis longsor dengan pendampingan ahli geoteknik dan lingkungan,
Publikasi transparan anggaran pemeliharaan jalan nasional di Sumatera Utara,
Penempatan alat berat siaga dan sistem deteksi pergerakan tanah di kawasan rawan.
Insiden amblasnya Jalan Sidikalang–Medan di Lae Pondom adalah cermin dari kegagalan tata kelola infrastruktur nasional yang berdampak langsung pada ekonomi, keselamatan warga, dan kelancaran arus logistik. Dibutuhkan lebih dari sekadar tambal sulam: dibutuhkan keseriusan sistemik dalam menjaga dan mengawasi urat nadi transportasi di daerah.
( TIM)
